DAFTAR ISI
- 1 Jilbab Paskibraka Jadi Polemik, Gerindra Desak Jokowi Pecat Kepala BPIP
- 1.1 Hore! Pengumuman CPNS Kemenag-Kemendikbud 2024 Sudah Keluar, Yuk Cek Hasilnya Biar Gak Ketinggalan!
- 1.2 Desakan Gerindra Terkait Kontroversi Jilbab Paskibraka
- 1.3 3,9 Juta Bersaing, 599 Ribu Tersingkir! Hasil Akhir Pendaftaran CPNS 2024
- 1.4 Andi Rian Desak Kapolri Tegur Kapolda Sulsel Usai Dugaan Intimidasi Wartawan
- 1.5 Isu Tambahan Menteri Era Prabowo dan Jatah 5 Menteri PAN, Apa Kata Zulhas dan Bamsoet?
- 1.6 Pesan dan Kesan
Jilbab Paskibraka Jadi Polemik, Gerindra Desak Jokowi Pecat Kepala BPIP
britaduatiga.com, Gerindra Desak Jokowi Pecat Kepala BPIP – Pagi itu, ketika semangat untuk berolahraga mulai terasa, media sosial justru menyuguhkan sebuah berita yang membuat hati terusik. Isu tentang Jilbab Paskibraka Jadi Polemik mendominasi layar gawai Anda, dan tak disangka, menjadi topik yang hangat dibicarakan. Polemik ini mencuat ketika Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
Desakan Gerindra Terkait Kontroversi Jilbab Paskibraka
Dalam sebuah pernyataan tegas, Himma, yang mewakili dapil DKI Jakarta II, menyoroti keputusan BPIP yang meminta Paskibraka putri 2024 untuk melepas jilbab demi keseragaman. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia dengan lantang meminta Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Yudian dari jabatannya.
“Presiden Jokowi harus segera memberhentikan Kepala BPIP. Tindakan yang dilakukan telah mengundang keresahan di tengah masyarakat terkait pengukuhan dan pengibaran bendera saat HUT RI di IKN, di mana Paskibraka diminta untuk melepas hijab mereka,” ujar Himma dengan nada penuh kekecewaan pada Kamis (15/8/2024).
BPIP Dianggap Melanggar Konstitusi dan Nilai-Nilai Pancasila
Himma juga mengkritik keras Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang dinilai tidak memahami makna mendalam dari sila pertama Pancasila. Lebih dari itu, Himma menekankan bahwa Pasal 29 UUD 1945 secara jelas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, permintaan untuk melepas jilbab dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama.
“Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan, kita wajib menghormati keyakinan beragama setiap warga, termasuk Paskibraka. Menyuruh mereka untuk membuka jilbab sama saja dengan melecehkan mereka sebagai perempuan dan sebagai pemeluk agama,” tambah Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.
Usulan Pengembalian Seleksi Paskibraka ke Kemenpora
Selain meminta pemecatan Kepala BPIP, Himma juga mengusulkan agar proses seleksi Paskibraka dikembalikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurutnya, sejak BPIP mengambil alih, proses seleksi Paskibraka selalu diwarnai oleh berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, terutama di tingkat daerah.
Jilbab Paskibraka Jadi Polemik, Gerindra Desak Jokowi Pecat Kepala BPIP (gambar hanya pemanis/yakangadmin, britaduatiga.com/2024)
‘Pemerintah sebaiknya memikirkan kembali dan mempertimbangkan pemindahan kembali wewenang seleksi Paskibraka kepada Kemenpora. BPIP tampaknya tidak mampu menjalankan tugas ini dengan baik, dan lebih baik dibubarkan saja, lalu diganti dengan lembaga yang lebih kompeten dalam pembinaan Pancasila,” tegas Himma.
Polemik Jilbab dan Tanggapan Kepala BPIP
Di sisi lain, Yudian Wahyudi, selaku Kepala BPIP, merespons polemik ini dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan persetujuan para Paskibraka putri yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa jilbab hanya dilepas saat pengukuhan dan upacara HUT RI di IKN, sementara di luar kegiatan resmi, mereka tetap diberikan kebebasan untuk mengenakannya.
“Paskibraka putri hanya melepaskan jilbabnya saat pengukuhan dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan. Di luar acara resmi, mereka bebas menggunakan jilbab sesuai keinginan, dan BPIP menghormati kebebasan tersebut. Kami senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,” jelas Yudian.
Namun, tanggapan Yudian ini tidak meredakan polemik yang sudah terlanjur panas. Protes terhadap kebijakan BPIP datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan Kepala Badan Kesbangpol DIY, Anna Rina Herbranti, yang menilai bahwa jika memang ada paksaan untuk melepas jilbab, maka itu merupakan pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
Perdebatan ini seolah menjadi pengingat pagi yang tak diinginkan, menggugah pikiran Anda sebelum memulai aktivitas olahraga. Seiring dengan meningkatnya suara protes, polemik ini tampaknya masih akan terus bergulir, menantang pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih bijak dan menghargai nilai-nilai kebebasan beragama di tanah air.
Jilbab Paskibraka Jadi Polemik, Gerindra Desak Jokowi Pecat Kepala BPIP (gambar hanya pemanis/yakangadmin, britaduatiga.com/2024)
Pesan dan Kesan
Polemik yang mencuat dari kisah Jilbab Paskibraka Jadi Polemik ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai keyakinan dan kebebasan beragama, terlebih di negeri yang berlandaskan Pancasila. Di balik setiap kontroversi, ada pesan mendalam tentang pentingnya toleransi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam suasana yang seharusnya penuh hormat dan kebanggaan, semoga kita dapat belajar untuk lebih peka dan bijak, menjaga harmoni di tengah keberagaman yang ada, sehingga semua pihak dapat merasakan keadilan dan kedamaian di bawah naungan Merah Putih yang kita cintai bersama. (yb)**
